MAJALAH NARASI— Dunia pendidikan di Kota Bandar Lampung tengah menjadi sorotan publik nasional. Kasus bullying yang terjadi di salah satu SMP Negeri bukan hanya meninggalkan luka mendalam bagi korban, tetapi juga membuka tabir krisis empati di kalangan pendidik dan pejabat publik. Polemik semakin panas setelah Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, dan pengacara tim Hotman Paris Hutapea, Putri Maya Rumanti, terlibat perang pernyataan terbuka di media sosial Instagram, Rabu (22/10/2025).
Akar kisruh ini berawal dari unggahan tegas dan emosional Putri Maya Rumanti yang menyoroti lemahnya perhatian pemerintah terhadap kasus seorang siswi yang terpaksa berhenti sekolah karena tidak tahan dengan tekanan dan intimidasi dari teman-temannya. Dalam unggahannya, Putri menyindir keras pemerintah daerah yang dianggap hanya peduli terhadap rakyat saat menjelang momentum pencitraan politik.
“Mau kota, gubernur, dinas, dan DPRD, buka mata dan hati kalian. Coba turun ke lapangan. Banyak orang yang butuh bantuan, bukan cuma saat mau pencitraan,” tulis Putri.
Pernyataan itu sontak viral di media sosial. Warganet mendukung penuh sikap tegas pengacara yang dikenal vokal tersebut. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Eva Dwiana untuk merespons langsung lewat akun resminya, lapor_bundaeva, dengan komentar yang menimbulkan tanda tanya baru. Dalam balasannya, Eva menyebut bahwa kasus ini sebaiknya dijadikan pembelajaran bagi semua pihak agar lebih menghargai dan tidak menyakiti sesama.
“Alasan anak ini tidak bersekolah di SMP Negeri karena ada hal yang tak elok disampaikan secara terbuka. Biarlah menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa penting untuk saling menghormati dan tidak menyakiti orang lain,” tulis Eva.
Namun, dalam klarifikasi lanjutan, Eva menambahkan bahwa anak korban sebenarnya bukan warga Kota Bandar Lampung, melainkan warga Kabupaten Pesawaran. “Izin menginformasikan ya kakak, adik ini adalah warga Desa… Kecamatan Gedong Tataan,” tulisnya.
Pernyataan itu memicu polemik baru di kalangan masyarakat. Sebagian menilai klarifikasi Eva terkesan melempar tanggung jawab ke daerah lain, sementara sebagian lagi menilai pernyataan tersebut menunjukkan minimnya empati terhadap kondisi korban.
Sementara itu, pihak sekolah yang disebut dalam kasus ini mengakui bahwa korban memang pernah bersekolah di SMP Negeri yang dimaksud. Namun ironisnya, tidak ada tindakan konkret atau upaya penyelidikan internal terhadap dugaan bullying yang menyebabkan korban trauma hingga memilih berhenti sekolah formal dan mengikuti program kejar paket.
Pemerhati pendidikan dari Lampung, M. Arief Mulyadin, menilai kasus ini sebagai cerminan lemahnya sistem perlindungan anak di sekolah-sekolah negeri. Ia menegaskan, peran pemerintah daerah, dinas pendidikan, hingga unit perlindungan anak harus lebih aktif dalam mencegah kekerasan dan diskriminasi di lingkungan pendidikan.
“Kasus ini bukan sekadar soal bullying, tapi tentang bagaimana sistem kita gagal melindungi anak. Harus ada jalur pengaduan yang mudah diakses, posko perlindungan anak di setiap sekolah, dan tindak lanjut nyata terhadap kasus seperti ini,” ujarnya.
Arief juga menyoroti pentingnya pelatihan empati dan pendidikan karakter bagi guru dan kepala sekolah. Menurutnya, banyak institusi pendidikan yang hanya fokus pada capaian akademik, tetapi abai terhadap kesehatan mental dan sosial siswa. “Sekolah seharusnya jadi tempat tumbuhnya rasa aman, bukan sumber trauma,” tegasnya.
Kasus ini semakin menegaskan bahwa krisis empati kini menjadi masalah serius di dunia pendidikan. Ketika siswa korban bullying harus berhenti sekolah tanpa pendampingan psikologis, dan para pejabat justru saling melempar pernyataan di media sosial, publik berhak bertanya: di mana letak nurani dan tanggung jawab moral pendidikan kita?
Harapan besar kini tertuju pada Dinas Pendidikan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera turun tangan. Tindakan nyata harus segera dilakukan, tidak hanya sekadar klarifikasi di dunia maya. Sebab, membiarkan seorang anak kehilangan hak pendidikannya akibat bullying adalah bukti nyata bahwa empati di dunia pendidikan kita sedang sekarat.***
