MAJALAH NARASI- Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 tahun 2026 dengan tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” telah usai digelar. Di atas kertas dan layar gawai, kita disuguhi pemandangan megah: upacara hybrid yang canggih, pameran inovasi digital siswa SMA, hingga adu konten kreatif estetik di media sosial. Namun, di balik riuh rendah perayaan digital tersebut, dunia pendidikan kita sebenarnya sedang mempertontonkan ironi besar. Harkitnas di lingkungan sekolah saat ini terjebak dalam jebakan Batman bernama “nasionalisme kosmetik” dan formalitas musiman.
Jika kita berani menilik lebih dalam ke ruang-ruang kelas dari tingkat SD hingga SMA, esensi kebangkitan yang dicita-citakan sejak era Boedi Oetomo 1908 terasa kian menjauh, tergerus oleh tuntutan administratif dan modernisasi yang dipaksakan.
Jebakan Kosmetik Digital dan Kesenjangan Nyata
Di tingkat SMA dan SMP, jargon “kedaulatan digital” diagungkan seolah-olah ruang siber kita sudah sepenuhnya merdeka dan sehat. Faktanya, literasi digital yang digaungkan sekolah sering kali hanya menyentuh permukaan. Siswa kita sangat mahir membuat video pendek yang viral atau poster digital yang memanjakan mata demi mengejar nilai tugas. Namun, begitu momentum 20 Mei lewat, ruang digital mereka kembali dipenuhi oleh realitas yang kelam: maraknya perundungan siber (cyberbullying), ketergantungan pada gim online, hingga paparan judi online yang kian mengkhawatirkan.
Nasionalisme yang lahir dari gawai ini bersifat musiman. Anak-anak muda mampu merayakan Harkitnas di media sosial tanpa pernah benar-benar memahami mengapa Dr. Soetomo dan para pemuda masa lalu berkumpul mendirikan organisasi pergerakan. Di sisi lain, tema digitalisasi ini terasa seperti ejekan bagi sekolah-sekolah di wilayah pelosok atau 3T. Saat sekolah di kota besar memamerkan robotika dan siaran langsung upacara tanpa hambatan, rekan-rekan mereka di daerah terpencil masih berjuang dengan atap kelas yang bocor dan ketiadaan sinyal internet. Harkitnas 2026 justru mempertegas sekat kesenjangan sosial dalam pendidikan kita.
Guru yang Terbebani dan Kehilangan Ruh Keteladan
Guru, yang seharusnya menjadi motor penggerak kebangkitan di sekolah, kini bernasib tak ubahnya mandor administrasi. Bagaimana kita bisa menuntut tenaga pendidik melakukan kontekstualisasi sejarah yang mendalam jika waktu mereka habis disita untuk mengisi platform penilaian dan dokumen birokrasi? Akibatnya, amanat pidato menteri dalam upacara Harkitnas dibacakan secara monoton, hambar, dan satu arah. Tidak ada ruang diskusi, tidak ada dialektika yang merangsang daya kritis siswa.
Lebih menyedihkan lagi adalah krisis keteladanan. Sekolah menuntut peserta didik tingkat SD hingga SMA untuk disiplin, jujur, dan bijak memfilter informasi. Namun, di ruang guru, tidak jarang kita menemui realitas di mana oknum pendidik sendiri masih gemar menyebarkan berita bohong (hoaks) di grup obrolan, tidak disiplin waktu, atau melakukan plagiarisme akademik. Nilai-nilai kebangkitan tidak akan pernah tumbuh dari instruksi, melainkan dari contoh nyata yang konsisten.
Mengembalikan Ruh Boedi Oetomo ke Ruang Kelas
Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), esensi kebangkitan harus dikembalikan pada hal-hal mendasar: pembentukan karakter, budaya antre, kejujuran, dan rasa hormat. Pada tingkat SMP dan SMA, tantangannya adalah mengubah siswa dari sekadar konsumen teknologi yang reaktif menjadi pemikir kritis yang adaptif. Kebangkitan nasional di sekolah tidak boleh diukur dari seberapa canggih kamera yang menyiarkan upacara atau seberapa banyak jumlah likes pada konten Harkitnas milik sekolah.
Jika sekolah hanya mampu melahirkan generasi yang pintar membuat konten tetapi tumpul rasa kepedulian sosialnya, maka kita sedang menuju kebangkrutan moral, bukan kebangkitan nasional. Sudah saatnya kita membongkar formalitas ini. Mari jadikan Harkitnas sebagai momen refleksi yang jujur untuk membenahi kualitas fundamental pendidikan kita, bukan sekadar menjadikannya konten tahunan yang estetik namun kosong.Makna (Vivo Trialito)***
