MAJALAH NARASI— Pemerintah Kabupaten Tanggamus semakin memperkuat komitmen dalam menekan angka kemiskinan, menyasar target satu digit pada tahun 2026. Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Tanggamus Agus Suranto, yang juga menjabat Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) TKPK Tahun 2025 di Kantor Bupati Tanggamus, Kamis (9/10/2025).
Dalam arahannya, Wabup Agus menekankan bahwa kemiskinan bukan sekadar kekurangan materi, tetapi juga masalah akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang adil. Menurutnya, pengentasan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
“Pengentasan kemiskinan adalah bentuk nyata kepedulian sosial dan komitmen kita terhadap masa depan daerah yang lebih baik. Tidak ada ruang bagi keterlambatan dalam pelaksanaan program, karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” tegas Agus.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Tanggamus menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Pada 2024, angka kemiskinan tercatat 10,28%, turun dari 10,52% pada 2023. Hingga Triwulan II 2025, angka tersebut kembali menurun menjadi 10,1%. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan di akhir 2025 sebesar 10,05% dan menekan hingga 8,95% pada tahun 2030.
Untuk mencapai target ini, Pemkab Tanggamus mengalokasikan anggaran pengentasan kemiskinan sebesar Rp219,53 miliar pada APBD Murni 2025, yang kemudian meningkat menjadi Rp236,82 miliar melalui Perubahan APBD 2025. Penambahan terbesar dialokasikan ke Dinas Kesehatan senilai Rp20 miliar untuk memperluas kuota PBI-BPJS, sehingga masyarakat kurang mampu dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak.
Hingga Triwulan III 2025, realisasi keuangan telah mencapai Rp105 miliar atau 44,34%, dengan realisasi kinerja sebesar 45%. Masih terdapat sisa anggaran Rp131,8 miliar yang perlu segera direalisasikan agar manfaat program dapat langsung dirasakan masyarakat.
“Semakin cepat program berjalan, semakin cepat pula masyarakat merasakan manfaatnya. Ini bukan sekadar angka, tapi soal kesejahteraan dan kualitas hidup warga Tanggamus,” ujar Agus.
Dalam rakortek tersebut, Wabup Agus juga mengingatkan seluruh perangkat daerah yang memiliki program pengentasan kemiskinan untuk bersinergi dan mempercepat pelaksanaan kegiatan hingga tingkat pekon. Langkah ini termasuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, program dilaksanakan dengan efektif, serta dampak positifnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Agus menegaskan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga sosial, dan dunia usaha. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi berkelanjutan.
“Peran aktif semua pihak sangat dibutuhkan, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga masyarakat. Dengan langkah terkoordinasi, kita dapat menurunkan angka kemiskinan secara nyata dan membawa Tanggamus menjadi daerah yang lebih sejahtera,” pungkas Wabup Agus.***
