MAJALAH NARASI— Tugas berat menanti pengurus Dewan Pendidikan Lampung periode 2025-2030. Meski lokasi kantor dan sekretariatnya belum jelas, masyarakat menunggu langkah tegas mereka untuk menghadapi berbagai masalah pendidikan yang kini memanas.
Sorotan utama adalah munculnya sekolah ilegal bernama Siger, di bawah yayasan Siger Prakarsa Bunda. Sekolah ini diduga meminjam fasilitas SMP Negeri 38 dan 44 Bandar Lampung tanpa izin resmi. Plh Kepala SMP Negeri tersebut bahkan terlibat sebagai kepala sekolah sementara, meski administrasi kenegaraan tidak lengkap. Ironisnya, sekolah ini belum terdaftar di dapodik, namun tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar.
Polemik semakin panas karena tidak ada tindakan dari DPRD maupun aparat hukum untuk menutup sekolah yang diduga dibentuk atas arahan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, yang kini dijuluki “The Killer Policy.” Lebih mencengangkan lagi, SMA swasta tersebut menggunakan dana APBD Pemkot Bandar Lampung, sementara sekolah swasta lain tidak menerima Bosda pada 2025 dan tidak akan menerima BOP pada 2026.
Selain itu, Dewan Pendidikan Lampung harus menghadapi konflik baru antara sekolah negeri dan swasta. Tahun ajaran 2026/2027, Disdikbud Lampung berencana membuka jurusan baru dan mendirikan SMK Seni di Taman Budaya. Kepala sekolah swasta khawatir hal ini akan mengurangi jumlah murid baru di sekolah mereka dan menambah risiko tutupnya sekolah swasta, mengingat minimnya subsidi pemerintah.
Tumpang tindih kebijakan—mulai dari sekolah ilegal, penggunaan APBD untuk sekolah tertentu, pembukaan jurusan baru, hingga minimnya dukungan untuk sekolah swasta—menjadi ujian berat bagi Dewan Pendidikan Lampung. Pertanyaannya, mampukah pengurus baru menunjukkan kredibilitas, akuntabilitas, dan keberanian untuk menegakkan pendidikan yang adil dan transparan?
Sampai kini, masyarakat masih menantikan pengurus baru untuk menetapkan kantor sekretariat dan memulai langkah nyata. Tugas besar menanti, dan setiap keputusan akan menentukan arah pendidikan Lampung lima tahun ke depan.***
