MAJALAH NARASI- Periode kedua kepemimpinan Eva Dwiana sebagai Wali Kota Bandar Lampung dimulai dengan atmosfer yang jauh dari optimistis. Alih-alih membawa stabilitas dan pembenahan, sejumlah kebijakan justru memicu polemik berlapis. Dari program bernuansa religius hingga pengelolaan anggaran pendidikan dan hibah, publik dihadapkan pada pola yang sama: dana besar, tata kelola dipertanyakan, dan transparansi yang minim.
Dalam waktu singkat, berbagai kebijakan itu membentuk persepsi awal yang suram. Kota seolah bergerak tanpa peta jalan yang jelas, sementara warga dipaksa bertanya-tanya ke mana arah pengelolaan anggaran publik akan dibawa.
Umroh Gratis Tanpa Aturan Jelas
Program umroh gratis yang digulirkan Pemerintah Kota Bandar Lampung sejak awal periode kedua menjadi sorotan. Bukan pada niat program, melainkan pada mekanisme penentuan penerima yang dinilai tidak transparan. Penunjukan penerima dilakukan secara spontan, bahkan di ruang publik seperti pasar, tanpa kriteria, juknis, atau basis data yang dapat diuji.
Sejumlah sumber internal Pemkot menyebut, pola ini menimbulkan kecemburuan sosial dan membuka ruang dugaan kepentingan non-programatik. “Seolah program pemerintah berjalan berdasarkan selera personal, bukan sistem,” ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi tersebut memunculkan kritik bahwa anggaran publik digunakan tanpa kerangka kebijakan yang akuntabel, sehingga rawan dipersepsikan sebagai alat pencitraan.
Wisata Rohani Rp1,3 Miliar dan Tragedi Kemanusiaan
Kontroversi berlanjut pada program Wisata Rohani dengan anggaran sekitar Rp1,3 miliar. DPRD Kota Bandar Lampung mencatat adanya selisih signifikan antara jumlah peserta yang direncanakan dan realisasi di lapangan. Dari target 1.000 peserta, realisasi disebut hanya sekitar 400 orang.
Tragisnya, program ini juga diwarnai insiden meninggalnya seorang kepala SD negeri di Kemiling saat hendak mengikuti kegiatan tersebut. Fakta lain yang memantik kritik, mayoritas peserta merupakan aparatur sipil negara, bukan kelompok rentan secara ekonomi. Penilaian publik pun mengeras: program sosial berbiaya besar namun salah sasaran.
Hibah Rp60 Miliar untuk Kejati, Transparansi Dipertanyakan
Sorotan berikutnya tertuju pada rencana hibah Rp60 miliar untuk pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi Lampung. Meski secara normatif hibah dimungkinkan, besaran anggaran dan minimnya penjelasan publik memicu reaksi luas.
LSM dan kelompok masyarakat sipil menuntut keterbukaan dokumen perencanaan dan dasar hukum hibah tersebut. Apalagi, pada 2024 lalu, Wali Kota dan sejumlah OPD sempat dipanggil Jamintel Kejaksaan Agung terkait pengelolaan anggaran. Hingga kini, publik belum memperoleh penjelasan komprehensif mengenai hasil pemeriksaan tersebut.
Hibah SMA Swasta Siger dan Konflik Kepentingan
Polemik paling keras muncul dari penganggaran dana hibah untuk SMA Swasta Siger. Sekolah yang disebut belum memiliki legalitas lengkap, belum terdaftar di Dapodik, serta belum memiliki aset tanah dan bangunan, justru menerima alokasi anggaran miliaran rupiah.
Isu ini kian sensitif karena sekolah tersebut dikaitkan dengan saudari kembar Wali Kota. DPRD melalui Komisi IV secara terbuka meminta agar anggaran tidak dicairkan sebelum seluruh persyaratan hukum dipenuhi. Permintaan itu kembali ditegaskan dalam pembahasan RAPBD 2026, di mana anggaran SMA Siger kembali dicoret.
Ketua Komisi IV DPRD, Asroni Paslah, sebelumnya mengingatkan agar tidak ada dana yang keluar tanpa persetujuan legislatif. Namun sumber internal Pemkot menyebut, dana hibah tersebut tetap mengalir. Kondisi ini memicu ketegangan antara eksekutif dan legislatif serta memperkeruh iklim politik lokal.
Pasar Pasir Gintung dan Aspirasi Pedagang
Di sektor ekonomi rakyat, keluhan pedagang Pasar Pasir Gintung turut mengemuka. DPD Persatuan Gerobak Kota (PGK) Bandar Lampung menilai Pemkot lamban merespons persoalan infrastruktur dan kenyamanan pasar.
Ketua DPD PGK, Berly Raistama, menegaskan pihaknya akan kembali menyurati Dinas Perdagangan. “Pedagang kecil butuh kepastian dan kehadiran pemerintah. Jangan dibiarkan berlarut,” katanya, Selasa (28/1/2026).
Jalan Rusak dan Sindiran Publik
Masalah infrastruktur juga menjadi bahan kritik. Sejumlah ruas jalan di Bandar Lampung dilaporkan rusak dan berlubang. Warganet ramai mengunggah kondisi jalan seperti Jalan Tirtayasa, Pulau Singkep, hingga Pasar Tamin, disertai sindiran agar Wali Kota lebih sering turun ke lapangan.
Sindiran tersebut menjadi ironi, mengingat pada masa kampanye sebelumnya Eva Dwiana pernah meminta lawan politiknya untuk “lebih sering jalan-jalan” melihat kondisi kota.
Periode Kedua dan Ujian Tata Kelola
Deretan kontroversi di awal periode kedua ini menempatkan kepemimpinan Eva Dwiana pada ujian serius. Apakah kegaduhan ini akan menjadi momentum evaluasi dan pembenahan, atau justru memperdalam krisis tata kelola anggaran, masih menjadi tanda tanya besar.
Publik kini menunggu langkah korektif yang konkret. Tanpa transparansi dan perbaikan sistemik, periode kedua ini berisiko dikenang bukan sebagai fase konsolidasi, melainkan sebagai babak paling gaduh dalam sejarah pemerintahan Kota Bandar Lampung.***
