MAJALAH NARASI— Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, organisasi relawan politik Gema Puan menyoroti capaian pemerintah sekaligus menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap sejumlah kegagalan yang masih membayang di 10% masyarakat. Ketua Umum Gema Puan, Ridwan 98, menegaskan bahwa meskipun 90% masyarakat puas dengan kinerja Presiden, sisanya 10% menjadi catatan penting untuk perbaikan.
Tiga Kegagalan yang Harus Dievaluasi
Ridwan 98 menjabarkan tiga isu utama yang harus menjadi perhatian Presiden Prabowo:
1. Peristiwa Agustus Kelam
Gema Puan menyebut peristiwa ini sebagai “bencana yang diduga terjadi by design”. Hingga kini, belum ada kejelasan terkait aktor intelektual di balik peristiwa tersebut. Tidak adanya penindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku utama menimbulkan keresahan di masyarakat. Ridwan menekankan bahwa transparansi dan keadilan harus ditegakkan untuk mengembalikan kepercayaan publik.
2. Program MBG (Makan Bergizi Gratis)
Program unggulan Presiden Prabowo ini diharapkan meningkatkan kualitas gizi siswa di berbagai daerah. Namun, insiden keracunan massal yang menimpa ribuan siswa mengindikasikan adanya kelemahan pengawasan terhadap penyediaan makanan. Menurut Ridwan, belum ada tindakan hukum yang tegas terhadap yayasan maupun pihak pengelola yang bertanggung jawab, padahal dampaknya langsung mengenai kesehatan generasi muda. Evaluasi menyeluruh dan perbaikan standar pengelolaan makanan menjadi mendesak agar kejadian serupa tidak terulang.
3. Evaluasi Pembantu Presiden
Ridwan menyoroti perlunya peninjauan ulang terhadap jajaran pembantu Presiden — mulai dari menteri, wakil menteri, pimpinan badan negara, hingga komisaris. Loyalitas dan integritas mereka menjadi kunci sukses pemerintahan. “Tidak ada orang yang bisa loyal kepada dua tuan,” tegas Ridwan, mengingatkan bahwa pejabat yang tidak sejalan dengan visi Presiden dapat menghambat kebijakan strategis pemerintah.
Desakan Gema Puan kepada Presiden
Ridwan menegaskan, ketiga isu ini bukan sekadar catatan administratif, tetapi menjadi ujian moral dan politik bagi pemerintahan. Gema Puan mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil langkah hukum dan kebijakan tegas yang dapat menegakkan keadilan serta memperbaiki sistem pengawasan di sektor-sektor kritis.
Sebagai organisasi relawan, Gema Puan menekankan bahwa kritik bukanlah bentuk oposisi negatif, tetapi tanggung jawab moral untuk mendukung pemerintah. “Kami tidak ingin hanya menjadi penjilat yang membuat APS — Asal Prabowo Senang,” ujar Ridwan. Ia menambahkan, kritik konstruktif adalah bagian dari upaya bersama membangun bangsa yang lebih baik.
Pentingnya Evaluasi Berkelanjutan
Menurut Ridwan, pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang mendengar dan menindaklanjuti kritik. Evaluasi berkala terhadap program publik dan jajaran pejabat menjadi syarat utama agar visi Presiden Prabowo — membangun bangsa yang adil, produktif, dan berintegritas — dapat tercapai.
Gema Puan menegaskan bahwa perhatian terhadap 10% kegagalan ini harus dipandang sebagai peluang untuk memperkuat fondasi pemerintahan. Dengan langkah hukum yang jelas, transparansi, dan reformasi manajemen program, kepercayaan publik akan meningkat, dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih optimal.***
