MAJALAH NARASI – Kejaksaan Negeri Pringsewu resmi melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pringsewu 1 ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Pelimpahan ini dilakukan oleh Penuntut Umum (JPU) pada Kamis, 2 Oktober 2025, menandai babak baru proses hukum terhadap terdakwa G.K., mantan mantri BRI Pringsewu 1, yang diduga melakukan penyimpangan selama periode 2020–2022.
Pelimpahan berkas ini dilakukan sesuai ketentuan Pasal 137 Jo. Pasal 139 Jo. Pasal 142 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam prosesnya, JPU juga mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor untuk segera menetapkan jadwal sidang serta status penahanan terdakwa, sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (1) KUHAP. Hal ini penting agar proses hukum dapat berjalan cepat dan transparan, mengingat kasus ini melibatkan kerugian negara yang signifikan.
Terdakwa G.K. dikenakan dakwaan subsidair, dengan rincian:
* **Primair:** Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
* **Subsidiair:** Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
Dalam surat dakwaannya, JPU menyebutkan bahwa perbuatan G.K. telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah). Penyimpangan terjadi dalam penyaluran KUR dan KUPEDES, yang seharusnya diberikan kepada pelaku usaha mikro dan masyarakat pedesaan yang membutuhkan, namun disalurkan tidak sesuai prosedur. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan internal bank serta transparansi dalam penyaluran kredit yang bersumber dari negara.
Dengan pelimpahan berkas ini, kasus G.K. kini memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tipikor PN Tanjung Karang. Masyarakat, terutama nasabah BRI Pringsewu, menaruh perhatian besar pada jalannya sidang, mengingat kasus ini terkait langsung dengan kredibilitas institusi perbankan dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Pengadilan diperkirakan akan memanggil sejumlah saksi, termasuk pejabat BRI dan penerima kredit, guna membuktikan dugaan penyimpangan yang dilakukan terdakwa. Proses persidangan ini menjadi momen penting untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera terhadap praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.***
