MAJALAH NARASI – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melakukan kunjungan peninjauan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Rajabasa Musi Raya, Kota Bandar Lampung, Kamis 2 Oktober 2025. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh dapur SPPG di Lampung menjalankan protokol keamanan pangan sesuai standar yang berlaku dan menjaga kualitas makanan bergizi yang disalurkan kepada anak-anak di seluruh provinsi.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur SOP di setiap dapur SPPG untuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa KLB yang bisa membahayakan penerima manfaat. Ia mencatat bahwa selama tujuh bulan pertama program MBG berjalan, tidak ada laporan KLB meskipun jutaan porsi makanan bergizi telah disalurkan. Namun pada periode Agustus hingga September, tercatat tujuh kejadian luar biasa yang sebagian besar terjadi di dapur-dapur baru yang belum sepenuhnya menerapkan SOP.
“Selama tujuh bulan sebelumnya tidak ada kejadian luar biasa. Ini membuktikan protokol MBG dan BGN yang dijalankan dengan baik dapat mencegah masalah. Namun pada Agustus hingga September kami mencatat tujuh kejadian luar biasa sebagian besar terjadi di dapur baru yang belum sepenuhnya menjalankan SOP,” ujar Gubernur. Ia menegaskan bahwa masalah tersebut bukan berasal dari sistem program, melainkan karena ketidakdisiplinan pelaksana di lapangan dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
Peninjauan ini dihadiri oleh Kepala SPPG Rajabasa Musi Raya Lucyani Putri Wulandari, Kasubbag TU KPPG BGN Fitra Alfarizi, serta sejumlah pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup DLH, BP POM, dan Dinas Kesehatan. Kehadiran mereka bertujuan memastikan keamanan pangan, proses sertifikasi, serta pengawasan kualitas air dan bahan baku yang digunakan di dapur SPPG.
Gubernur Mirza juga menekankan pengelolaan bahan baku yang ketat. Ia menjelaskan bahwa bahan baku tidak pernah disimpan lebih dari dua hari, namun kesalahan masih dapat terjadi jika penyimpanan tidak tepat. Oleh karena itu, Gubernur meminta BP POM melakukan pengecekan berlapis di setiap tahap, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pemotongan, hingga proses memasak dan penyajian.
“Di dapur Rajabasa ini, proses memasak sudah ditangani chef bersertifikat. Namun kita belum tahu apakah semua dapur sudah demikian. Kami minta BP POM mengecek keseluruhan termasuk filter kontrol di setiap tahap pengolahan. Jika protokol ini dijaga, Insya Allah tidak akan ada masalah,” katanya.
Selain meninjau dapur dan distribusi MBG, Gubernur melalui DLH juga memantau kualitas air dan pengolahan limbah di SPPG Rajabasa. Dari hasil pengecekan, kualitas air memenuhi standar yang berlaku, sementara limbah makanan diolah menjadi pupuk organik cair yang selanjutnya akan dibagikan kepada warga sekitar untuk menanam sayuran dan cabai di pekarangan rumah mereka.
Gubernur menjelaskan bahwa pengolahan limbah ini merupakan bagian dari konsep circular economy. Pupuk organik cair yang dihasilkan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk pertanian, dan hasil panen dapat kembali digunakan sebagai bahan baku dapur SPPG. Distribusi hasil pertanian bisa melalui koperasi desa atau kelurahan, sehingga ekonomi lokal berputar dan berkelanjutan.
Ia menambahkan, jika ada 700 dapur di seluruh Lampung dan setiap dapur menghasilkan 100 kilogram limbah per hari, maka potensi pupuk organik cair yang bisa dihasilkan mencapai 700 liter per hari atau sekitar 2,21 ton per bulan. Program ini dianggap strategis untuk mendukung pertanian lokal sekaligus menjaga lingkungan.
Kepala SPPG Rajabasa Lucyani Putri Wulandari menegaskan pihaknya sangat ketat menjaga kualitas bahan baku. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya pernah menolak tiga kali pengiriman bahan baku dari pemasok karena tidak memenuhi standar. “Begitu barang datang, kami cek terlebih dahulu. Jika tidak sesuai pesanan, kami batalkan dan minta diganti sesuai standar,” ujarnya.
Setelah meninjau dapur, Gubernur melanjutkan kunjungan ke SMPN 2 Bandar Lampung untuk memantau distribusi MBG. Ia berbincang dengan guru dan murid kelas VII dan IX yang sedang menikmati makanan bergizi. Para siswa mengaku puas dengan kualitas makanan dan tidak pernah mengalami keluhan kesehatan.
Kunjungan Gubernur ini menunjukkan komitmen serius Pemprov Lampung dalam menjaga keamanan pangan program MBG dan mengoptimalkan manfaat lingkungan melalui pengolahan limbah. Dengan pengawasan protokol yang terus diperketat dan penerapan konsep circular economy, program pelayanan gizi di Lampung diprediksi lebih berkelanjutan serta memberikan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal.***
