MAJALAH NARASI- Awal tahun 2026 menjadi momen refleksi penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Memasuki tahun kedua kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, tantangan klasik kembali muncul ke permukaan, yakni pendapatan asli daerah yang belum menyentuh target. Situasi ini relevan bagi publik karena menyangkut langsung kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga layanan dasar dan pembangunan.
Realisasi PAD tahun anggaran 2025 tercatat sekitar Rp3,37 triliun dari target Rp4,22 triliun atau baru menyentuh 79,9 persen. Salah satu sorotan datang dari Pajak Kendaraan Bermotor yang hanya berkontribusi sekitar Rp691,7 miliar atau 42,41 persen dari target. Angka-angka ini membuat ruang fiskal pemerintah provinsi menjadi sangat terbatas sejak awal tahun berjalan.
Kondisi tersebut bukan cerita baru. Pada awal masa jabatannya di 2025, Mirza—sapaan akrab gubernur—menerima kondisi kas daerah sekitar Rp400 miliar, disertai kewajiban jangka pendek dan tunda bayar yang mencapai Rp1,8 triliun. Situasi ini membuat banyak program harus disusun dengan prinsip kehati-hatian dan prioritas ketat.
Di tengah keterbatasan itu, pemerintah provinsi mulai menunjukkan arah kebijakan yang lebih realistis. Kemantapan jalan provinsi meningkat dari sekitar 78 persen menjadi 79,79 persen. Lebih dari itu, laju degradasi jalan berhasil ditekan hingga sekitar 2,25 persen per tahun, turun signifikan dari rata-rata sebelumnya yang mencapai 4 persen.
Sepanjang tahun pertama, Pemprov Lampung menangani 52 ruas jalan dengan total panjang lebih dari 66 kilometer dan melakukan perbaikan pada 52 unit jembatan. Capaian ini dinilai belum spektakuler, namun cukup relevan dengan kondisi fiskal yang terbatas dan kebutuhan mendesak masyarakat.
Perhatian terhadap kualitas hidup warga juga terlihat dari upaya penanganan banjir di Bandarlampung. Pembangunan embung pengendali banjir di Kemiling dan Langkapura dirancang tidak hanya sebagai infrastruktur teknis, tetapi juga ruang publik yang bisa dimanfaatkan warga untuk aktivitas sehari-hari.
Di sektor pendidikan, kebijakan penghapusan pungutan komite di sekolah negeri menjadi respons atas keresahan orang tua siswa. Ribuan ijazah yang sempat tertahan juga berhasil dikembalikan kepada lulusan, membuka kembali akses mereka ke dunia kerja dan pendidikan lanjutan.
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia turut dilakukan melalui pembukaan akses penempatan tenaga kerja ke Jepang. Langkah ini dipandang sebagai strategi jangka menengah untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Lampung di level global.
Dalam aspek kebudayaan, Mirza menegaskan identitas kepemimpinannya melalui pendekatan budaya lokal. Prosesi adat dan sertifikasi sejumlah situs cagar budaya nasional menjadi penanda komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga warisan dan identitas Lampung.
Dengan dukungan sekitar 82,7 persen suara pemilih pada Pilgub 2024, mandat publik terhadap Mirza terbilang kuat. Namun legitimasi ini juga menghadirkan ekspektasi tinggi dan ruang kritik yang tetap terbuka sebagai bagian dari demokrasi.
Sepuluh bulan pertama pemerintahan ini belum sempurna. Namun di tengah keterbatasan anggaran, arah kerja mulai terlihat melalui langkah-langkah bertahap yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal. Bagi publik, tahun 2026 menjadi fase krusial untuk melihat konsistensi antara janji, kebijakan, dan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Lampung ke depan.***
