MAJALAH NARASI— Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung baru saja menyelesaikan kunjungan penting ke Provinsi Jawa Barat, Senin (1/12/2025). Tujuannya? Mempelajari praktik kolaborasi media dan komunikasi publik yang dinilai sukses besar diterapkan Pemprov Jabar. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang benchmarking bagi IJP Lampung untuk meningkatkan kualitas sinergi media dan pemerintah di Lampung.
Dalam kunjungan yang berlangsung di Media Center Diskominfo Jabar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Jawa Barat, Mas Adi Komar, diwakili Kasi Penyelenggaraan Layanan dan Kemitraan Andri Bukhori. Andri mengungkapkan bahwa kunci sukses komunikasi Pemprov Jabar terletak pada evaluasi rutin dan SOP yang jelas, termasuk untuk menghadapi krisis.
“Minimal dua kali seminggu kami evaluasi. Pemerintah tidak bisa berjalan tanpa kolaborasi media. Semua strategi komunikasi harus terukur dan profesional,” ujar Andri Bukhori. Menurutnya, Diskominfo Jabar berperan sebagai fasilitator bagi wartawan yang tergabung di Pokja Gedung Sate, memastikan semua wartawan profesional melalui sertifikasi dan surat tugas resmi.
Lebih lanjut, Andri menjelaskan sistem klasifikasi media yang diterapkan, mulai dari lokal hingga nasional. Kerja sama ini selalu mengedepankan etika jurnalistik dan legalitas, di mana media mitra wajib terverifikasi Dewan Pers. Kolaborasi dengan organisasi jurnalis seperti PWI, IJTI, dan AJI juga menjadi salah satu strategi penguatan sinergi media di Jabar.
Tak hanya itu, Pemprov Jabar juga membuka kerja sama media luar daerah. Misalnya, ketika Gubernur melakukan kunjungan ke provinsi lain, media lokal di daerah tersebut dilibatkan agar informasi tersampaikan secara luas dan relevan. “Kalau kunjungan ke Lampung, media lokal Lampung pasti kami libatkan. Ini membuat komunikasi publik lebih transparan dan partisipatif,” kata Andri.
Perwakilan IJP Lampung, Hengki Irawan, menyebut bahwa strategi komunikasi Pemprov Jabar sangat layak dijadikan contoh. Menurutnya, Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) mampu memanfaatkan hubungan baik dengan media untuk meningkatkan visibilitas kepemimpinan dan engagement publik. “Kami ingin mempelajari bagaimana hubungan media dengan Gubernur KDM berjalan, termasuk praktik komunikasi yang bisa diterapkan di Lampung,” ungkap Hengki.
Hengki menambahkan, kunjungan ini tidak sekadar studi banding, tetapi juga membuka peluang kerja sama jangka panjang. Dengan memahami SOP, metode evaluasi rutin, dan kolaborasi strategis antara pemerintah dan media, IJP Lampung berharap bisa meningkatkan kualitas komunikasi publik, memperkuat kredibilitas pemerintah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat di Lampung.
Selain itu, beberapa agenda diskusi juga membahas digitalisasi komunikasi publik, penggunaan media sosial untuk kampanye pemerintah, dan strategi menghadapi berita hoaks atau disinformasi. “Kita harus belajar dari Jawa Barat, di mana mereka mampu menggabungkan media konvensional dan digital dengan efektif,” ujar Hengki.
Kunjungan ini diakhiri dengan penekanan pentingnya membangun jejaring yang solid antara media dan pemerintah. Bagi IJP Lampung, momen ini menjadi kesempatan emas untuk belajar praktik terbaik, sekaligus menyiapkan strategi komunikasi yang lebih adaptif, kreatif, dan transparan di era digital.***
