MAJALAH NARASI– Puluhan guru SMA Siger di Bandar Lampung menghadapi masalah serius. Honor yang seharusnya diterima sejak pembukaan sekolah pada bulan Juli hingga saat ini, menjelang akhir November 2025, belum juga dibayarkan. Kondisi ini memicu keresahan di kalangan tenaga pendidik dan menimbulkan pertanyaan besar soal tanggung jawab pemerintah daerah dan DPRD Kota Bandar Lampung.
Bukan semua guru yang terdampak merupakan tenaga pendidik tetap di SMA Siger. Sebagian besar berasal dari SMP Negeri 38 dan SMP Negeri 44 Bandar Lampung, yang menampung operasional dan kegiatan belajar-mengajar SMA Siger. Meski begitu, para guru tersebut sangat mengandalkan honorium sebagai penghasilan utama mereka. Sementara Plh kepala sekolah yang juga merangkap kepala SMP Negeri mendapatkan gaji PNS dan tunjangan sebagai kepala sekolah, sehingga kondisi honor guru SMA Siger tampak kurang menjadi perhatian pihak berwenang.
Beberapa kali wartawan berusaha menghubungi Plh kepala sekolah untuk wawancara, namun tidak mendapatkan konfirmasi. Indikasi ketidakpedulian terlihat dari aktivitas digital mereka pada Minggu, 16 November 2025, yang menunjukkan tidak ada tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah honor guru.
Mengutip pernyataan guru-guru SMA Siger, mereka awalnya tergiur mengajar meski tanpa kontrak jelas karena janji honorium. “Ya hanya disuruh ngajar-ngajar aja. Diiming-imingi nanti dibayar honornya. Itu juga nggak jelas berapa honor yang dijanjikan. Sampai sekarang kami semua belum pernah diberi gaji,” kata salah seorang guru pada Senin, 17 November 2025.
Masalah ini juga menimbulkan praktik-praktik yang dipertanyakan secara etika. Pada September 2025, misalnya, terungkap bahwa SMA Siger 2 di Jalan Buton Raya, Gunung Sulah, Way Halim, menjual modul pembelajaran kepada siswa dengan harga Rp15 ribu per modul, sebanyak 15 modul. Praktik ini bertentangan dengan pernyataan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, yang menegaskan bahwa pemkot menanggung semua biaya operasional pendidikan.
Sejumlah pejabat pemkot dan DPRD Kota Bandar Lampung menunjukkan sikap pasif terkait masalah ini. Kepala SMP Negeri 44, yang menjadi Plh SMA Siger, tidak berada di lokasi dan enggan memberikan komentar. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Bernas dari Gerindra, dan Ketua Komisi 4 DPRD, Asroni Paslah, juga menolak berkomentar ketika dikonfirmasi. Hanya Sidik Efendi dari PKS yang menjawab dan berjanji akan berkoordinasi dengan jajaran Komisi 4 untuk menindaklanjuti temuan praktik penjualan modul. Namun, hingga kini laporan tersebut belum mendapat tindak lanjut, sementara kegiatan belajar SMA Siger tetap berjalan tanpa sanksi terhadap Plh dan guru yang terlibat.
Selain itu, guru-guru juga menghadapi kendala karena SMA Siger belum memiliki dana operasional sendiri. “Dana operasional sekolah nggak ada, tapi kami diperintahin proses pembelajaran harus tetap jalan. Cuma disuruh sabar, sabar, dan sabar aja. Nggak ada solusi yang disampaikan,” ungkap salah satu guru. Kondisi ini menambah beban kerja mereka, karena harus mengajar tanpa jaminan pembayaran yang pasti.
DPRD Kota Bandar Lampung sejatinya memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan SMA Swasta Siger. Dukungan DPRD terhadap penyelenggaraan SMA Siger pernah dikonfirmasi pada bulan Agustus 2025, baik oleh Ketua DPRD Bernas maupun Ketua Komisi 4 Asroni Paslah. Namun ketika ditindaklanjuti soal masalah honor dan praktik penjualan modul, sejumlah anggota DPRD, termasuk Heti Friskatati (Golkar), Mayang Suri Djausal (Gerindra), dan kader muda Nasdem M. Niki Saputra, tidak memberikan komentar.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar terkait pengawasan dan akuntabilitas lembaga pendidikan swasta yang beroperasi di bawah tanggung jawab DPRD dan Pemkot Bandar Lampung. Puluhan guru tetap harus mengajar tanpa kepastian honor, sementara praktik yang merugikan siswa dan melanggar aturan terus berlangsung. Para pengamat pendidikan menilai, situasi ini bisa berdampak negatif terhadap mutu pendidikan di SMA Siger jika tidak segera ada tindakan tegas dari pemerintah dan DPRD.***
