MAJALAH NARASI- Mandeknya klarifikasi pejabat tinggi Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait pengelolaan anggaran layanan kesehatan publik kembali memicu sorotan tajam. Minimnya keterbukaan informasi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya komitmen transparansi di level kepemimpinan tertinggi pemerintahan kota.
Sorotan Transparansi Anggaran Kesehatan
Panglima Ormas Ladam (Pangdam) Misrul menilai, sikap diam jajaran Pemkot Bandar Lampung atas persoalan anggaran di Puskesmas BLUD Satelit dan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Menurutnya, kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis birokrasi, melainkan menyangkut keberanian pemimpin dalam membuka informasi anggaran publik.
“Ketika klarifikasi tidak berjalan, publik wajar bertanya: ini karena perintah pimpinan atau karena pejabatnya alergi transparansi?” ujar Misrul, Minggu (25/1/2026).
Flashback Debat Pilkada 2024
Misrul mengajak warga Bandar Lampung mengingat kembali debat Pilkada 2024. Ia menilai, dalam forum tersebut Wali Kota Eva Dwiana tidak menunjukkan sikap tegas dalam menjawab isu transparansi dan pemberantasan korupsi.
Dalam debat itu, kata Misrul, Eva lebih menekankan program pelatihan tertib administrasi, sosialisasi bahaya korupsi, serta peningkatan kesejahteraan ASN.
“Pertanyaannya, apakah sosialisasi dan pelatihan saja cukup menjawab perilaku anti korupsi? Faktanya, kasus tipikor tetap marak,” katanya.
Kritik Tata Kelola Pemerintahan
Menurut Pangdam, praktik birokrasi di periode kedua kepemimpinan Eva Dwiana justru menunjukkan gejala lemahnya tata kelola. Ia menyoroti banyaknya jabatan pelaksana harian (Plh) di organisasi perangkat daerah hingga satuan pendidikan.
“Plh sampai ke sekolah. Untung RT enggak,” ucapnya berseloroh.
Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan tidak optimalnya penempatan pejabat berbasis profesionalisme dan kepastian hukum.
Deddy Amrullah Dinilai Lebih Tegas
Dalam konteks itu, Misrul menyebut Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Deddy Amrullah, sebagai sosok yang lebih tepat memimpin kota ke depan. Penilaian itu, kata dia, bukan semata karena citra religius, melainkan keberanian dan ketegasan Deddy dalam menyampaikan visi antikorupsi.
“Coba lihat lagi tayangan debatnya. Di situ terlihat siapa yang paling mendekati komitmen antikorupsi,” ujarnya.
Meski selama ini Deddy Amrullah jarang tampil ke publik dan lebih sering muncul sebagai pengganti wali kota saat berhalangan, Misrul menilai hal itu tidak menghapus kapasitasnya sebagai pemimpin.
Janji Good Governance
Misrul mengutip pernyataan Deddy Amrullah saat debat Pilkada yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan akuntabel.
“Kita bertekad menghilangkan korupsi di Kota Bandar Lampung. Kita jalankan good government, dengan penempatan pegawai yang profesional, kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas,” ujar Deddy dalam debat tersebut.
Menurut Pangdam, komitmen itu relevan dengan kebutuhan Bandar Lampung saat ini, terutama untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik.***
