MAJALAH NARASI- Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) milik Pemerintah Kota Bandar Lampung masih belum sepenuhnya diketahui warga, meski puskesmas menerima alokasi anggaran kesehatan yang cukup besar. Kondisi ini terlihat dari pengalaman sejumlah masyarakat yang baru mengetahui keberadaan P2KM saat mengakses layanan kesehatan di fasilitas pemerintah.
Sarbanun, warga Kecamatan Langkapura, menjadi salah satu contoh. Pada Jumat, 26 Desember 2025, ia mendatangi puskesmas untuk memasang alat kontrasepsi implan di lengannya. Meski pelayanan yang diterima berjalan lancar dan tanpa biaya, Sarbanun mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya program P2KM sebagai skema layanan kesehatan gratis dari Pemkot Bandar Lampung.
“Saya pakai BPJS, enggak tahu kalau ada program itu. Saya tadi pasang implant di lengan, biayanya gratis dan pelayanannya baik,” ujar Sarbanun saat ditemui usai mendapatkan pelayanan kesehatan.
P2KM sendiri merupakan program unggulan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program ini dirancang untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi warga yang belum terdaftar atau belum tercover BPJS maupun jaminan kesehatan lainnya. Syaratnya relatif mudah, cukup dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga domisili Bandar Lampung.
Pengelolaan P2KM berada di bawah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang melekat pada puskesmas. BLUD memberikan keleluasaan bagi fasilitas kesehatan untuk mengelola anggaran, baik yang bersumber dari APBD, APBN, BPJS, maupun layanan kesehatan umum lainnya. Dengan fleksibilitas tersebut, puskesmas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menjangkau masyarakat lebih luas.
Namun, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menilai keterbukaan informasi dan koordinasi antarinstansi masih perlu diperkuat. Ia menegaskan bahwa besarnya anggaran kesehatan harus diimbangi dengan sosialisasi yang masif agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita harus membuka koordinasi dan komunikasi seluas-luasnya. Komisi IV tidak ingin menerima laporan yang hanya bagus di atas kertas, tapi di lapangan berbeda. Kita ingin penyampaian yang apa adanya, agar kami dapat memberikan dukungan kebijakan maupun anggaran secara tepat,” kata Asroni Paslah, Rabu, 24 Desember 2025.
Asroni menambahkan, puskesmas BLUD memiliki banyak sumber anggaran, mulai dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kementerian Kesehatan, klaim BPJS, P2KM dari APBD, hingga pendapatan layanan kesehatan lainnya. Karena itu, publik berhak mengetahui program apa saja yang dapat diakses secara gratis maupun bersubsidi.
Di sisi lain, pada Jumat, 26 Desember 2025, upaya konfirmasi terkait pelaksanaan P2KM dan program kesehatan lainnya belum berjalan maksimal. Salah satu pegawai puskesmas menyebutkan bahwa kepala puskesmas sedang cuti bersama, sehingga hanya tenaga kesehatan pelayanan yang bertugas di lapangan.
“Besok kalau mau ketemu, karena hari ini kan cuti bersama. Jadi hanya tenaga pelayanan yang hadir,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung juga belum memberikan keterangan resmi terkait sosialisasi P2KM, BOK, dan program kesehatan lainnya. Situasi ini menjadi catatan penting agar ke depan, besarnya anggaran kesehatan dapat diimbangi dengan transparansi dan penyebaran informasi yang lebih efektif kepada masyarakat.***
